DISKRIMINASI TERHADAP MADRASAH


Kedudukan Madrasah (khususnya MTs dan MI) belum dianggap sama secara keseluruhan dengan sekolah lain oleh beberapa pemerintah daerah. Seperti di daerahku, Gunungkidul dan Yogyakarta. Bila memasuki awal tahun 2012, SD dan SMP di daerahku menerima BOSDA, untuk kami  di madrasah harus menahan diri. Karena BOSDA hanya diperuntukkan putra daerah yang sekolah di sekolah daerah.

Madrasah tidak berhak menerima BOSDA karena madrasah masih sentralisasi, yang berpusat di Jakarta. Jadi segala peraturan dan pembiayaan madrasah sangat bergantung pada PUSAT. Sedangkan sekolah umum di daerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah karena otonomi daerah.

Sampai saat ini memang beberapa peraturan pengelolaan pendidikan untuk sekolah umum belum semuanya bisa berlaku untuk madrasah. Inilah repotnya pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh dua departemen, yakni kemendikbud dan kemenag. Dan ini juga yang menjadi alasan salah satu Komisi di DPR yang mengusulkan madrasah dikelola oleh kemendikbud.

Rasanya kurang arif, jika kebijakan pemerintah daerah hanya didasarkan pada salah satu peraturan tanpa mempertimbangkan peraturan lain bahkan pertimbangan untuk kemaslahatan masyarakat. Apalagi bila pemerintah daerah lain mampu mengambil kebijakan yang sungguh sangat bijaksana. Jika pemerintah daerah lain mampu memberikan BOSDA untuk sekolah umum dan madrasah, tentu pemda kita juga bisa.

Inilah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh  K3MTs dan Kemenag kabupaten dengan DPR. Alasannya mungkin sangat sederhana, “madrasah dan sekolah sama-sama menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan masyarakat”. Dan jika ada alasan bahwa BOSDA hanya untuk putra daerah yang sekolah di sekolah umum – lalu siswa yang sekolah di madrasah itu putra siapa?  Tentu jawabannya tidak lucu, “ya putra daerah, yang sekolah di madrasah”. Karena memang sebenarnya siswa kita sama-sama adalah putra daerah.

Diskriminasi terhadap madrasah di daerah kami tidak hanya pada adanya BOSDA saja, tetapi juga pada penyelenggaraan kegiatan yang baru dan sedang dilaksanakan bulan ini, yakni OSN dan O2SN 2012. Beberapa siswa dari teman-teman madrasah kami yang mendapat peringkat pada penyelenggaraan OSN ternyata tidak diikutkan pada pembinaan dan lomba yang akan dilaksanakan di tingkat propinsi. Bahkan pada penyelenggaraan O2SN sangat jelas diumumkan saat techical meeting bahwa “jika siswa madrasah yang memenangkan pertandingan, maka tidak akan dijadikan sebagai duta untuk maju ke tingkat propinsi”.

Kiranya peristiwa ini terjadi karena kurangnya menempatkan kebijaksanaan dalam memahami sebuah peraturan perundangan. Selama yang diambil tidak melanggar peraturan dan memiliki sisi maslahat yang lebih banyak, seharusnya semua elemen pendidikan diikut sertakan dalam semua kegiatan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

About these ads

Tentang Hidayat

Saya salah seorang guru di MTs Negeri Sumbergiri Ponjong (mulai 2013 yang sebelumnya di MTs Negeri Rongkop), berada di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.
Tulisan ini dipublikasikan di Informasi, Madrasah dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s