Penggunaan TI ini akan menimbulkan dampak yang bisa positif dan juga bisa negatif. Tentu saja yang kita harapkan adalah dampak positif dari penggunaan alat tersebut. Untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul kita harus membekali pengetahuan dan membiasakan pengguaan TI bagi anak-anak kita.

Bahkan saat ini intasi pemerintahpun – termasuk di dalamnya instansi pendidikan, telah gencar-gencarnya untuk menggunakan IT ini.  Setidaknya inilah alasan pokoknya “ dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas dan modernisasi”  dan “ penguatan layanan”. Inilah yang tertera dalam rencana jangka menegah kementerian pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, IT telah menjadi alat utama dalam meningkatkan kapasitas dan modernisasi semua jenjang pendidikan. Kurikulum yang padat dan kegiatan pembelajaran yang sangat terbatas, telah menjadikan IT sebagai jalan tol untuk menganggkut isi materi kurikulum kepada siswa. Kelebihan TI yang unsynchronus, memungkinkan dapat untuk diakses setiap waktu, sehingga materi yang telah terunggah akan dapat diunduh setiap waktu.

Pelayanan pendidikaan saat ini tidak bisa lepas dari penggunaan TI. Pelayanan yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan utama dan TI-lah yang siap untuk menggusungnya. Oleh karena itu semua aplikasi pendidikan sudah mulai pelahan-pelahan masuk pada seluruh bidang pendidikan, mulai dari dari administrasi, hingga pembelajaran peserta didik.

Kementerian pendidikan pada permendiknas no 2 tahun 2010 menargetkan di tahun 2014 bahwa :

1. Sekurang-kurangnya 40% SD/MI dan 60% SMP/MTs telah melaksakan elektronik pembelajaran
2. Sekurang-kurangnya 75% SMA/MA dan 70% SMK melaksanakan elektronik pembelajaran
3. Semua satker melaksanakan elektronik pembelajaran

TINGKAT DAN BIDANG LOMBA

* Guru SD/sederajat: umum (salah satu pelajaran)
* Guru SMP/sederajat dan SMA/sederajat: 2 Bidang yaitu Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan(IPSK) dan Bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi (MIPATEK)

RANGKAIAN KEGIATAN
18 Agustus 2011 : Registrasi Peserta
19 Agustus 2011 : Presentasi Finalis
20 Agustus 2011 : Audiensi dan Malam Penganugerahan Pemenang
21 Agustus 2011 : Kepulangan Peserta

HADIAH
Piala dan Piagam Penghargaan dari LIPI dan Uang Tunai dari AJB Bumiputera 1912
Hadiah I : Rp 12.000.000,-
Hadiah II : Rp 10.000.000,-
Hadiah III : Rp 8.000.000,-

PERSYARATAN

1. Peserta adalah guru yang mengajar pada lembaga pendidikan formal.
2. Belum pernah menjadi pemenang LKIG dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
3. Sistematika Penulisan : Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Isi/Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka.
4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, diketik HVS A4, berjarak 1½ spasi dengan jenis huruf Arial ukuran 11.
5. Karya ilmiah harus asli (bukan jiplakan/plagiat) dan belum pernah/sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis tingkat nasional.
6. Jumlah halaman karya ilmiah maksimal 25 halaman (termasuk sketsa/gambar/foto).
7. Melampirkan rekomendasi Kepala Sekolah dan Daftar Riwayat Hidup serta mencantumkan alamat dan nomor telepon/fax kantor/rumah/HP yang mudah dihubungi.
8. Karya ilmiah sebanyak 4 eksemplar (1 asli, 3 fotokopi) dan softcopy (CD) diterima panitia paling lambat tanggal 13 Agustus 2011.
9. Pada pojok kiri atas sampul ditulis tingkat dan bidang lomba yang diikuti.
10. Warna sampul karya ilmiah : SD (merah), SMP Bidang IPSK (kuning), SMP Bidang MIPATEK (biru), SMA Bidang IPSK (hijau), SMA Bidang MIPATEK (oranye).
11. Karya ilmiah dan alat peraga yang diperlombakan menjadi milik panitia.
12. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

Informasi lebih lanjut:
Panitia LKIG ke-19 2011
Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan IPTEK LIPI
Sasana Widya Sarwono Lt.V
Jl. Jend Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan 12710
Telepon 021-52920839/021-5225711 Psw.273,274, dan 276
Fax. 021-52920839/021-5251834

Sumber: http://www.komputasi.lipi.go.id/utama.cgi?bacaforum&berita&1301572150&1

Ujian berstandar nasional atau UN yang selama ini diadakan telah menggiring praktisi pendidikan dan anak didik terfokus pada materi pelajaran (mapel) yang diujikan. Dari sini bermunculan kritik terhadap pendidikan Indonesia yang cenderung mengagung-agungkan sisi kognitif siswa. UN dipandang telah mengabaikan mapel yang lain, seperti: PAI. Ini berarti meniadakan kecerdasan lain selain penguasaan terhadap mapel yang diujikan.

Mapel PAI yang terdiri atas Alquran-Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih dan Tarikh atau Sejarah Kebudayaan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda-beda antara satu aspek mapel dengan lainnya dalam satu rumpun mapel PAI. Lepas dari hal ini, yang jelas, kebijakan Kemenag ini memaksa kita untuk membaca ulang tujuan PAI, yaitu: pertama, untuk menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu: manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Rumusan tujuan ini mengandung tujuan pokok PAI yaitu membentuk manusia religius. Dalam Islam, manusia religius lebih dikenal sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Persoalan selanjutnya adalah, akankah USBN PAI akan mengarah pada tujuan itu, atau malah sebaliknya?

Dengan membaca dua tujuan yang ingin dicapai oleh PAI di atas, sangat jelas, berkaitan dengan akidah hubungannya dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dengan akhlak mulia sehingga menjadi manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Tujuan yang sangat agung ini harus dipahami sungguh-sungguh. Jika diperhatikan dengan baik, sejujurnya hampir tidak memungkinkan PAI distandarkan secara nasional. Karena berkiblat pada UN yang sekarang diperlakukan hanya mengutamakan ranah kognitif (pengetahuan) saja. Sedangkan tujuan mapel PAI lebih menekankan pada akhlak mulia dan budi pekerti yang merupakan aspek afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif sangat sedikit dan terlihat hanya sebagai alat agar afektif dan psikomotoriknya dapat tercapai. Maka tidak masuk di akal untuk meng-USBN-kan, apalagi meng-UN-kan PAI.

Jawaban Baku Pengetahuan agama yang disistematisasikan mengharuskan siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan definitif atau jawaban yang baku. Akibatnya, tidak mustahil sebagian anak-anak didik menganggap pelajaran agama sebagai momok. Bahkan orangtua pun kewalahan harus mendampingi anak-anak di sekolah dasar belajar agama secara kognitif. Bi-sa jadi, anak-anak yang kemampuan hafalnya lemah, padahal sesungguhnya cerdas, akhirnya menjadi korban pelajaran agama.
Yang mengkhawatirkan, kegagalan dalam ujian PAI membuat anak-anak apatis pada pendidikan agama. Juga mungkin terjadi, seorang anak yang jujur dan berperangai sopan, baik di sekolah, keluarga dan di masyarakat akan berubah karakternya menjadi curang dan tidak jujur dalam ujian karena merasa kewalahan untuk menghafal pelajaran agama. Bagaimanapun, PAI menekankan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

USBN PAI jika terus dipaksakan akan menjadikan PAI terkungkung ukuran dengan indikasi-indikasi formal dan jawaban-jawaban pertanyaan ujian akan melahirkan dampak negatif pada anak didik dan pada PAI itu sendiri. PAI menjadi mapel yang terkungkung sebagai pelajaran kognitif, sebagaimana pelajaran yang lain. PAI menjadi jauh dari tujuan sebenarnya yang lebih menekankan aspek afektif dan psikomotor anak didik. Jika memang benar hal ini terjadi maka kerusakan moral anak bangsa merupakan salah satu dosa sejarah yang telah diukir oleh Kemenag. (Die)

Penulis, Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Sumber: Kedaulatan Rakyat, Rabu, 30 Maret 2011

Baca Juga

• Ujian Pendidikan Agama “Menyesatkan”

Begitu pentingnya peranan MGMP bagi guru, tetapi pada kebanyakan madrasah masih dipandang sebelah mata. Lihat saja MGMP madrasah di kabupaten kita yang eksis, adakah lebih dari separuh mata pelajaran yang ada di madrasah. Paling banyak memang MGMP mapel yang di-UN-kan, itupun sebagian menggabung dengan MGMP SMP.

Ketidakaktifan dan ketiadaan MGMP madrasah merupakan tanggung jawab siapa? Menilik SK MGMP yang lama di tempat kami, yang menandatangani adalah bidang Mapenda dan pembimbingnya adalah kepala madrasah yang tergabung dalam K3MTs.  Lalu dimana posisi pengawas, yang memiliki tugas membimbing dan membina guru? Penulispun tidak bisa menjawab permasalahan ini, mungkin setelah nanti googling baru akan dapat pencerahan – maklum signal di MTs sangat jelek.

Memang tidak dapat dipungkiri, selama ini kegiatan MGMP belum variatif, sehingga belum bisa memberikan andil yang besar bagi guru. Biasanya – ditempatku, MGMP aktif di awal semester untuk membuat administrasi – masing-masing guru diberi tugas untuk menyusun administrasi, setelah itu dikumpulkan dan dimasukkan tukang fotocopy. Jadilah administrasi yang seragam, tanpa melalui pembahasan dan perbaikan-perbaikan. Setelah itu, di pertengahan akhir, guru dikumpulkan untuk membuat soal-soal. Soal-soal yang terkumpul kemudian di edit oleh salah satu orang yang ditunjuk dan digunakan dalam UAS dan UKK – juga tanpa ada pembahasan soal mana yang terbaik. Lebih parah lagi,  yang kadang-kadang terjadi seorang guru ditunjuk untuk membuat soal sepenuhnya. Ini yang sering terjadi protes ketika penyelenggaraan UAS dan UKK – siapa sih yang buat soal? Kok kayak begini soalnya?

Melihat manfaat yang ada, sudah seharusnya guru sendiri yang aktif untuk membangun dan menggiatkan MGMP, tak usah menunggu atasan. Setidaknya itulah yang akan meningkatkan kemampuan kita. Coba kita cari apa yang bisa mengguntungkan dengan dibentuknya MGMP:

1.       MGMP sebagai pesawat yang memudahkan pekerjaan guru

MGMP dapat digunakan untuk membuat administrasi guru yang lengkap dan standar, selama ini administrasi masing-masing guru berbeda-beda. Dengan sharing dalam MGMP, administrasi masing-masing guru akan saling melengkapi. Guru akan bisa lebih fokus pada pembelajaran di kelas, karena persiapan dan kelengkapan adminstrasi telah lengkap.

2.       MGMP sebagai tempat kita sharing pengalaman dan pelatihan

Jatah pelatihan dari Balai Diklat Keagamaan (BDK) untuk masing-masing guru sangatlah minim, contohnya penulis terakhir pelatihan pada tahun 2007 – sudah empat tahun tidak ada pelatihan. Padahal setiap tahun selalu ada pelatihan, nah forum MGMP dapat digunakan untuk sharing hasil-hasil pelatihan yang diikuti oleh salah satu anggotanya. Demikian juga forum ini dapat digunakan untuk sharing pengalaman, bagi guru baru – ini merupakan kesempatan untuk menimba ilmu-ilmu  praktis dari guru senior. Jika ini terjadi maka MGMP menjadi kebutuhan mutlak bagi guru.

3.       MGMP sebagai tempat kita belajar dan mengkaji kebijakan-kebijakan baru

Belajar selalu menjadi kebutuhan bagi semua orang – termasuk guru. Belajar sendiri kurang termotivasi dibandingkan belajar bersama dalam suasana sharing dan menggunakan nara sumber yang kompeten. Forum MGMP dapat dijadikan forum kajian-kajian keilmuan dan kebijakan baru. Juga pelaksanaan lesson study untuk meningkatkan kinerja kita.

4.       MGMP sebagai katalis pembentukan profesionalisme guru

Menjadi profesional bukanlah hal mudah bila dilakukan seorang diri. Berbeda jika dilakukan secara jamaah, dengan saling membantu – saling mengingatkan – saling memberi.

5.       MGMP sebagai tempat meniti karir

Ini juga bisa dilakukan di MGMP, bagi guru yang mandeg di gol IV.a dapat menggunakan forum ini untuk bersama-sama membuat karya ilmiah. Banyak widya Iswara yang bersedia membantu MGMP – kesempatan ini mari kita gunakan sebaoik-baiknya.

Ada pertanyaan dalam benak penulis, Apakah MGMP merupakan salah satu organisasi profesi? Kiranya MGMP ini menjadi lebih tepat dibandingkan dengan organisasi yang ada seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Persatuan Guru Madrasah (PGM) yang mengurusi masalah guru dan pendidikan secara umum. Profesional kan sesuai dengan bidangnya, padahal mata pelajaran jarang tercover dalam kegiatan-kegiatan mereka.  Apa harus membentuk organisasi baru, misal membentuk Ikatan Guru Mata Pelajaran IPA (IGMP IPA). Mari kita renungkan.

Tapi sampai sekarang  Permen tersebut belum dilaksanakan oleh semua madrasah. Penulis masih mencatat ada beberapa hal yang menyimpang.

Seharusnya penilaian itu dilaksanakan oleh 3 komponen, yaitu:

1.       Guru

Guru memiliki peran yang sangat dominan, karena gurulah yang melaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu guru harus benar-benar menguasai teknik pembelajaran dan penilaian. Apa yang menjadi kompetensi dalam kurikulum dijabarkan, diproses, dan dievaluasi oleh guru. Maka, sudah seharusnya guru mendapat posisi yang dominan dalam penilaian, mulai dari membuat soal, menilai siswa dan mengolah nilai hasil belajar. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru berupa bentuk tes tertulis, tes praktik, tes lesan, penugasan  maupun penilaian kepribadian dan akhlak mulia.

2.       Madrasah / Sekolah

Madrasah juga memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap siswa dan guru. Penilaian madrasah meliputi : Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Madrasah. Menurut penulis, perbedaan penilaian oleh madrsah dan penilaian oleh guru adalah hanya terletak pada jangkauan kompetensi yang dinilai. Lihat saja pada UTS yang menilai kompetensi selama setengah semester, pada UAS menilai kompetensi pada semester satu, UKK menilai kompetensi pada semester kedua, dan ujian madrasah menilai seluruh kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Pada ujian ini, soal dibuat oleh guru mata pelajaran dalam madrasah tersebut.

3.       Pemerintah

Kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penilaian adalah menilai siswa, kenerja guru dan kemampuan madrasah. Bentuk penilaian dalam bentuk Ujian Nasional (UN), Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan ada beberapa kabupaten/propinsi yang melaksanakan Ujian Pengendalian Mutu.

Dalam kenyataan saat ini, beberapa hal yang menurut penulis kurang sesuai adalah :

1.       UAS dan UKK dilaksanakan oleh Pemerintah

Selama ini UAS dan UKK sebagian besar soalnya telah dibuat dan dicetak oleh pemerintah. Bagi pihak manajemen madrasah mungkin ini akan menguntungkan, karena ada beberapa diinas yang mengratiskan penggandaan soal. Toh ketika harus membayarpun, mereka rela membayar karena para kepala menjadi anggota dari tim penyelenggara – entah itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) maupun (Kelompok Kerja Kepala MTs) K3MTs. Apabila soal yang digunakan adalah soal yang standar dan baik – maka itu bukan menjadi masalah. Bahkan ini dapat digunakan oleh madrasah untuk menilai kinerja guru mata pelajaran dan mutu pembelajaran siswanya. Akan tetapi jika setiap kegiatan selalu ada saja soal yang kurang baik – soal yang tidak sesuai dengan kurikulum, soal yang tingkat kesulitanna sudah sangat tinggi – dan soal-soal yang salah yang tidak ada ralatnya. Tentu saja kegiatan ini hanya menimbulkan kemubadziran.  Hasil yang kurang baik dari soal dari pemerintah tersebut kemudian dimanipulasi oleh guru dengan mengatrol nilai, maka efeknya akan menjadi tidak baik. Hal yang pernah penulis lakukan adalah memanipulasi soal yang tidak sesuai tersebut dengan tidak diikutkan dalam penilaian, tetapi hal ini akan menyebabkan tidak semua kompetensi siswa akan dapat terukur.

2.       UN memiliki peran yang sangat dominan

Ujian Nasional masih menjadi momok bagi madrasah-madrasah pinggiran, hal ini lebih disebabkan karena nilai mutlak yang harus lulus. Tidak lulus UN, maka tidak akan lulus semuanya. Walau sekarang formula kelulusan sudah menggunakan nilai raport siswa, toh prosentase hasil UN masih lebih besar, yakni 60%.  Dan yang akan terjadi, segala upaya madrasah dikerahkan untuk mengahadapi UN – mulai dari latihan-latihan soal sampai kegiatan-kegiatan yang terkesan mengesampingkan mata pelajaran lain serta penilaian lainnya.

3.       Pembobotan pada rumus perhitungan nilai yang mengedepankan penilaian oleh pemerintah

Ini juga terjadi beberapa waktu yang lalu, Alhamdulillah madrasah tempat Penulis sudah tidak menggunakan lagi. Pada formula penulisan raport terdahulu menggunakan pembobotan nilai UAS dan UKK sebesar 2 kali nilai rata-rata ulangan harian. Tentu saja, bobot yang berat ini akan menyebabkan pembelajaran guru selalu mengarah pada UAS dan UKK.

Akibat yang mungkin akan timbul dan terjadi di beberapa madrasah dari penilaian seperti di atas adalah :

1.       Kreativitas guru akan terpasung

Guru yang dalam angan-angannya hanya ingin ujian anaknya besok bagus, sehingga dianggap sebagai guru yang mumpuni dan profesional, maka akan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai dengan soal yang sering keluar. Dalam merancang kegiatan pembelajarannya, guru tersebut tidak akan leluasa, apalagi dengan kurikulum sekarang yang masih terasa kelebihan beban, maka pembelajarannyapun menjadi subject matter oriented. Kegiatan-kegiatan yang  berupa praktik langsung maupun  percobaan dan memerlukan waktu yang relatif lama akan ditinggalkan karena mungkin saja kompetensinya tidak diujikan.

2.       Pembelajaran akan cenderung mengarah pada penguasaan aspek kognitif

Pembelajaran yang telah kerkungkung dengan ujian-ujian pilihan ganda dan pembobotan nilai pada hasil ujian tersebut akan menjadikan guru lebih menekankan penguasaan konsep dalam ranah kognitif. Kiranya ini yang membahayakan pendidikan, karena gurunya atau karena akibat penilaiannya. Saya kira ini karena dua-duanya, gurunya yang terhanyut suasana atau tekanan atasan dan juga memang kondisi madrasah yang memang demikian. Hanya sekedar memburu nilai. Coba bayangkan, jika guru yang idealis – tetapi hasil ujian siswanya tidak bagus justru tidak disukai oleh atasan.

Akan tetapi semua ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan soal yang dibuat oleh pemerintah/dinas – jika soal tersebut terstandar dengan baik, maka madrasah dan guru dapat mengukur kinerjanya dengan baik dan siswa akan tahu sampai seberapa persen kompetensi  yang telah dikuasainya. Akan tetapi jika ada cacat pada soal yang digunakan, maka guru juga akan terkena imbasnya. Guru menjadi tidak dipercaya siswa – karena yang diajarkannya banyak yang tidak keluar. Dan lebih lagi hasilnya yang jauh dari standar, tidak akan dapat dimanfaatkan sebelum dikatrol nilainya.

Demikian juga akan terjadi jika soal dibuat oleh guru. Jika gurunya mumpuni, mampu membuat soal sesuai dengan standar dan seperti apa yang dia lakukan dalam proses pembelajaran. Maka guru dan siswa akan merasa nyaman. Akan tetapi jika gurunya kurang mumpuni, maka kemampuan anakpun akan mengikuti kemampuan guru – pembelajaran akan berjalan ditempat.  Sehingga dengan nilai yang sama, kemampuan madrasah yang satu dan madrasah lain akan sangat berbeda.

Yang bisa kita laksanakan sekarang, adalah mengaktifkan MGMP mata pelajaran. Melalui MGMP maka guru-guru bersama-sama dapat merencanakan proses pembelajaran dan juga penilaiannnya. Dengan kebersamaan dan bimbingan dari pengawas, standarisasi proses pembelajaran dan penilaian akan lebih mudah tercapai. Masalahnya adalah, sebagian besar MGMP di madrasah terkesan jalan di tempat, bahkan ada yang kepengurusannya selama bertahun-tahun tidak aktif dan belum berganti. Salah siapakah ini? Tanggung jawab siapa ini? Kita renungkan dulu ya.

Apakah gerangan penyebabnya? Mengapa UAMBN merasa terpinggirkan ataukah Kemenag masih setengah hati dalam melaksanakan UAMBN?

Setidaknya penulis memiliki anggapan dari permasalahan tersebut, yaitu:

1.       Koreksi  dilakukan secara manual di tingkat madrasah

Ketika koreksi masih dilakukan oleh madrasah, maka secara tidak langsung telah memberikan kebebasan kepada madrasah untuk memberi nilai sesuai dengan kapasitas madrasah.  Bagi madrasah yang pembelajarannnya telah maju – maka nilai tidak menjadi masalah karena hasilnya yang tinggi. Tapi bagi madrasah yang kurang, akan memberikan peluang kepada madrasah untuk mengatrol nilai sesuai dengan keumuman. Bahkan sering terjadi beberapa madrasah yang mengatrol nilai menjadi demikian fantatis sampai melebihi dari madrasah yang dikategorikan papan atas. Toh semua itu kan kewenangan madrasah.

2.       Pengawasan dilaksanakan oleh madrasah itu sendiri

Pengawasan juga memiliki peranan yang penting dalam hal menekan angka ketidakjujuran siswa dalam mengerjakan soal. Secara umum pengawasan oleh guru dari madrasah lain memiliki kelebihan dibandingkan pengawasan oleh gurunya sendiri. Walaupun ini secara khusus ada madrasah yang justru lebih menekankan pada aspek kejujuran siswa. Apabila terjadi pengawasan yang kendor, maka yang hasil UAMBN yang didapat oleh siswa tidak dapat mencerminkan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki siswa. Nah untuk apa pelaksanaan UAMBN? Dan jika itu terjadi terus, maka siswa yang kurang justru akan bertambah malas belajar dan menjadi tergantung temannya.

3.       Perhitungan nilai, belum memiliki ketentuan mutlak.

Nilai UAMBN disamakan dengan nilai Ujian Madrasah lainnya. Tentu saja ini akan mempengaruhi persepsi siswa tentang UAMBN akan sama  juga dengan Ujian Madrasah. Coba kita tanyakan pada siswa kita, apa persepsi mereka tentang ujian madrasah. Rata-rata jawabannya adalah” bagaimanapun sulitnya soal, pasti akan lulus” atau yang lain akan bilang “berapun nilai yang kudapat, pasti akan lulus.”  Persepsi ini terbentuk karena nilai siswa dikoreksi oleh gurunya sendiri.

Hipotesis ini tentu saja tidak akan sesuai untuk semua madrasah. Akan tetapi itulah yang terjadi pada sebagian madrasah kita.

Apakah sebenarnya akar permasalah ini? Ujung-ujungnya adalah UN. Selama ini madrasah dan sekolah masih mendewakan UN, dalam hal ini menganggap bahwa UN adalah segalanya dan yang lainnya sebisa mungkin tidak merepoti persiapan diri anak menghadapi UN. UN telah benar-benar menjadi dewa, “Dewa Kelulusan”. Bagaimana tidak? Jika tidak lulus UN, maka juga tiidak akan lulus dari madrasah.

Itulah yang membedakan UN dan UAMBN. Hal lainnya adalah, ketika anak tidak lulus UN, maka guru dan madrasah mengklaim jika hal ini disebabkan oleh anak yang tidak mau belajar – karena sekolah telah benar-benar memmaksimalkan semua sumberdayanya untuk mempersiapkan UN, termasuk mengesampingkan selain UN. Akan tetapi jika siswa tidak lulus Ujian madrasah, maka gurulah yang disalahkan oleh kepala, kepala disalahkan oleh kantor kementerian, dan lebih buruk lagi – madrasah disalahkan oleh masyarakat.

Benar-benar UN telah memiliki legimitasi di mata masyarakat, sedangkan UAMBN dan Ujian madrasah lainnya masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kok bisa ya? Marilah kita coba refleksi diri sendiri, tentu saja ini adalah kesalahan kita sendiri. Disadari atau tidak, kita sekarang ini telah larut dalam mendewakan UN dan mengesampingkan lainnya.

Apakah UAMBN bisa memiliki kedudukan seperti UN? Jawabannya tentu saja bisa.  Hanya “kita” yang bisa menjadikan kedudukan UAMBN seperti UN. Selama ini penentuan kelulusan telah dimonopoli oleh Kementerian Pendidikan dengan POS UN-nya. Dalam POS tersebut UAMBN dianggap sama dengan ujian sekolah atau ujian madrasah. Sehingga yang bisa menggubah itu semua adalah kita sendiri. Maukah kita benar-benar menilai anak itu apa adanya, sehingga tidak ada pengatrolan nilai. Jika itu terjadi, maka kita sudah mendudukkan UAMBN dan Ujian Madrasah sama dengan UN.

Tanpa mengesampingkan pro-kontra UN dan UAMBN, setiap daerah memang memiliki perbedaan sumber daya manusia dan juga kelengkapan sarana dan prasarana. Sehingga kita berharap yang diujikan dalam UN dan UAMBN adalah benar-benar standar minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Lihat contoh dalam kenyataan sekarang ini – untuk mapel Bahasa Arab dalam UAMBN, bagi daerah yang tidak ada pondok pesantrennya, jauh dari gemerlap kegiatan-kegiatan kajian keagamaan. Akan berat sekali rasanya guru untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa arab? Bagaimana tidak, membaca arab saja kesulitan. Itulah salah satu contoh permasalahan yang terjadi dalam standarisasi  kompetensi yang diujikan dalam UAMBN.

Cara yang paling efektif menurut saya, adalah UN dan UAMBN tetap berjalan, akan tetapi nilai kelulusan tidak menggunakan nilai murni keduanya. Biarkan madrasah diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria kelulusannya.  Bagi madrasah, terus persiapkan diri menghadapinya dan jangan biarkan kita terhayut dalam persepsi masyarakat. Tapi, marilah kita sendiri yang membuat persepsi bahwa UN, UAMBN, dan Ujian Madrasah memiliki kedudukan yang sama. Dan kita bisa memulai dengan kriteria kelulusan minimal yang setiap tahun akan kita naikkan. Kita harus punya target.

Itulah perjuangan yang harus kita hadapi, jangan biarkan diri kita terombang-ambing dalam ketidak sukaan terhadap kebijakan pemerintah. Kita sikapi, selama tidak mempengaruhi akidah kita mari kita laksankanya. Semoga bermanfaat.

Tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). Menggunakan kata berstandar nasional karena soal dibuat oleh tim yang ditunjuk oleh Dirjen Pendis dan soal itu akan digunakan secara nasional. Prinsipnya hampir mirip dengan pelaksanaan  Ujian Nasional, hanya saja beberapa kewenangan sudah diserahkan pada madrasah, seperti pada pelaksanaan, pengawasan dan koreksi hasil UAMBN.

UAMBN pada tahun 2011 ini dilaksanakan mulai jenjang MI, MTs dan MA. Untuk Jenjang MTs, soal meliputi : Alqur’an Hadis; Akidah Akhlak; Fikih; Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); dan Bahasa Arab.

Dalam kenyataannya, sangat sedikit soal latihan yang dapat didownload dari internet. Oleh karena itu, kami mencoba untuk meng-upload soal-soal yang telah kami gunakan, dengan harapan ada dari teman-teman guru madrasah yang mau bertukar informasi maupun “barter” soal-soal.  Adapun soal yang dapat didownload dalam bentuk file pdf, sebagai berikut:

Soal latihan (tryout) I:

1. Soal Latihan UAMBN Al Qur’an Hadits MTs 2011.pdf
2. Soal Latihan UAMBN Akidah Akhlak Mts 2011.pdf
3. Soal Latihan UAMBN Fiqih MTs 2011,pdf
4. Soal Latihan UAMBN SKI MTs 2011.pdf
5. Soal Latihan UAMBN Bahasa Arab MTs 2011.pdf

Latihan (tryout) II lengkap:

1. Soal Latihan UAMBN Al Qur’an Hadis MTs 2011.pdf
2. Soal Latihan UAMBN Akidah Akhlak Mts 2011.pdf
3. Soal Latihan UAMBN Fiqih MTs 2011.pdf
4. Soal Latihan UAMBN SKI MTs 2011.pdf
5. Soal Latihan UAMBN Bahasa Arab MTs 2011.pdf

Lihat pula soal-soal latihan tahun lalu :

1. Soal Latihan UAMBN Al Qur’an Hadis MTs 2010.pdf
2. Soal Latihan UAMBN Akidah Akhlak Mts 2010.pdf
3. Soal Latihan UAMBN Fiqih MTs 2010,pdf
4. Soal Latihan UAMBN SKI MTs 2010.pdf
5. Soal Latihan UAMBN Bahasa Arab MTs 2010.pdf

Adapun mata pelajaran pada MTs yang diujikan dalam UAMBN meliputi mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Tujuan dan Fungsi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional adalah : (1). Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir suatu jenjang pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional; (2). Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berfungsi sebagai : (a). bahan dalam pemetaan dan umpan balik untuk perbaikan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah; (b). bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan madrasah kepada stakeholder pendidikan di Kementerian Agama.

Untuk lebih lengkapnya peraturan dan pedoman pelaksanaan UAMBN 2011, silahkan download file berikut:

1.    SK Dirjen Pendis tentang pelaksanaan UAMBN 2011.pdf

2.    Pedoman Pelaksanaan UAMBN 2011.pdf

Tunggu saja soal latihan UAMBN 2011, yang meliputi soal Qur’an Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, SKI, dan bahasa Arab dalam bentuk pdf yang digunakan oleh MTs kami untuk latihan ujian akan kami upload setelah hari selasa (8 maret 2011).

Betulkan tuntutan penghapusan UN telah diakomodasi? Apa perubahan mendasar yang ada pada pelaksanaan UN tahun 2011 ini? Perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan UN adalah adanya kriteria kelulusan yang berbeda dari tahun lalu dan penggunaan 5 paket soal dalam satu kelas.

Kriteria kelulusan UN tahun ini, telah mengakomodasi hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh guru dan sekolah dalam bentuk Nilai Sekolah (NS). NS diambil dari dari 0,4 kali rata-rata nilai raport (NR) ditambah 0,6 kali nilai Ujian Sekolah (US). Selanjutnya Nilai Akhir (NA) menggunakan formula 0,4 kali NS ditambah 0,6 kali nilai UN.

Sebagai ilustrasi, Jika NR = 8; US = 8; dan UN = 4; sudah memperoleh NA = 5,60 yang berarti lulus. Bagi sekolah yang terlanjur nilai raportnya “jujur”, jika NR = 6; US = 9; dan UN = 4 inipun sudah lulus dengan nilai 5,52. So, standar kelulusan pada tahun ini lebih rendah dari tahun kemarin, yang rata-rata UN harus 5,5. Karena jika kondisi normalpun, jika NR = 6; US = 7; dan UN = 5 siswa sudah lulus dengan nilai 5,64. Sepertinya daya tawar ini (turunnya standar kelulusan), yang telah disepakati DPR untuk pelaksanaan UN 2011.

Penggunaan 5 paket soal yang diklaim akan mampu mengurangi tingkat kecurangan UN, hal ini terasa masuk akal. Dengan adanya 5 paket, kesempatan siswa untuk bekerjasama akan semakin sulit. Tapi hal ini tidak akan berefek jika kecurangan ini sudah sistemik, mulai dari dinas, subrayon dan sekolah sampai tingkat pengawas di kelas. Apalagi tahun ini keberadaan pengawas Independen sudah ditiadakan, sehingga kejujuran pelaksanaan UN sepenuhnya diserahkan pada sekolah.

Kelemahan dari penyelenggaraan UN sebenarnya terletak pada: 1) ketimpangan antara kualitas sekolah satu dengan sekolah lain, antara daerah satu dengan daerah lain yang jumlah dan kualifikasi gurunya serta fasilitasnya berbeda; 2) Kebijakan penyelenggaraan UN dalam bentuk peraturan perundangan selalu terbit dalam waktu yang mepet dengan pelaksanaannya, tentu saja hal ini bukan gambaran dari sebuah perencanaan pendidikan yang baik; 3) Selama UN yang hanya terdiri dari empat mapel digunakan sebagai penentu kelulusan maka akan terus muncul kecurangan-kecurangan baru.

Pemerintah kok seperti orang jual-beli, yang melaksanakan tawar menawar dengan DPR. DPR menjual, pemerintah yang menawar dan ujung-ujungnya terjadi barter. UN terlaksana sebagai sebuah kesepakatan bukan sebagai sebuah kajian akademis atau sebuah hasil penelitian. Selama ini kelihatannya (atau setahu saya ya?), pemerintah jarang menggunakan argumen hasil-hasil penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan UN sebagai dasar pondasi pelaksanaannya.

Saat ini yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah “bagaimana agar pelaksanaan UN memberi semangat belajar pada siswa tanpa mengesampingkan pelajaran lain dan akhlak budi pekertinya?” Dengan standar kelulusan yang lebih rendah dari tahun 2010, saatnya sekolah untuk memberikan porsi yang sepadan untuk mapel lain baik dalam jam pelajaran maupun dalam penentuan kelulusan.

Adapun secara garis besar kebijakan pengembangan madrasah 2010 meliputi:

A. Visi Pendidikan Islam

“Terbentuknya Peserta Didik yang Cerdas, Rukun, dan Muttafaqqih fi al-Din dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Bermutu, Mandiri, dan Islami”

B. Visi Madrasah

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang mendukung perkembangan madrasah dan pendidikan agama Islam yang berkualitas, yang mampu mengantarkan perserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera.

C. Misi Madrasah

• Menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri, dan berwawasan kebangsaan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik dalam berpikir, berkarya, serta proaktif dalam merespons perkembangan teknologi.
• Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas
• Meningkatkan kualitas manajerial dan tata kelola pendidikan Islam yang Islami berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi

D. Tujuan Madrasah

• Mengantarkan peserta didik menjadi: manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; serta, mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
• Menyediakan layanan pendidikan yang berbasis pada masyarakat

E. Permasalahan yang dihadapi

• Manajemen dan infra struktur yang masih lemah dan kurang memadai
• Keterbatasan SDM terutama dari aspek kualitas:  (tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi; lemahnya wawasan guru dalam bidang pedagogis dan pengembangan kurikulum;  guru yang miss match )
• Pengawasan kinerja yang lemah
• Keterbatasan anggaran dan tidak optimal dalam penggunaan

F. Arah Dan Tujuan

• peningkatan mutu pendidikan,
• peningkatan akses bagi daerah yang belum terjangkau layanan pendidikan dasar, dan peningkatan profesionalitas pelayanan dan kemandirian pengelolaan
• peningkatan mutu program, peningkatan akses untuk masyarakat marginal atau terpencil, dan peningkatan pelayanan akademik.

G. Kebijakan Pengembangan Madrasah

• Mengejar ketertinggalan kualitas lulusan pendidikan;

• Analisis dan penerapam kurikulum satuan pendidikan pada tiap madrasah
• Penguatan persiapan madrasah menghadapi akreditasi
• Penguatan program pembelajaran:
• Perencanaan pembelajaran
• Pelaksanaan layanan pembelajaran
• Penilaian yang akurat dan akuntabel
• Pendampingan dan pembimbingan perkem-bangan psikhologis dan kepribadaian
• Penguatan supervisi, monitoring dan pembinaan
• Mengembangkan standard nasional/ internasional dalam mengukur kualitas lulusan
• Mengembangkan budaya belajar di madrasah
• Mengkaji ulang tipologi madrasah sebagaimana yang sudah ada sekarang
• Keberfihakan kepada madrasah swasta

• Meningkatkan kualitas dan profesio-nalisme Pendidik, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan;

• Meningkatkan kualifikasi pendidik;
• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan Pengawas,
• Beasiswa S2 pendidik dan Pengawas;
• Meningkatkan kualitas
• Seleksi dan distribusi tenaga pendidik;
• Percepatan proses sertifikasi dan tunjangan profesi;
• Pemberdayaan KKG, MGMP, Pokjawas

• Mengubah sistem manajemen dan birokrasi pendidikan (layanan pendidikan);

• Prioritas program dan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pemeran utama dalam pendidikan (pendidik, pengawas dan tenaga kependidikan)
• Mengurangi regulasi yang cenderung bersifat mengatur
• Mengurangi supervisi yang cenderung bersifat mengawasi
• Memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kepentingan pemeran utama pendidikan, baik untuk peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan tenaga pengajar, maupun untuk memenuhi sarana dan pra sarana pendidikan,
• Menentukan perencanaan untuk selalu diarahkan pada kepentingan peningkatan kualitas pendidikan,
• Perencanaan dibuat berdasarkan usulan dari bawah

• Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang layak

• Perencanaan dan master plan
• Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
• Pemberdayaan sarpras yang tersedia dan maintenance
• Tata ruang dan lingkungan yang nyaman dan kondusi

sumber: Materi Diklat Calon Kepala & Calon Pengawas DIY 2010.