Mencoba Memahami Ujian Nasional 2011


Pepatah “Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu” sepertinya pas dengan keadaan saat ini. Setelah banyak masyarakat yang memprotes Ujian Nasional (UN), akhirnya pemerintah melaksanakan juga UN. Dengan dalih bahwa akan ada perubahan tentang kriteria kelulusan dalam bentuk “formula” yang katanya telah mengakomodasi apa yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat.

Betulkan tuntutan penghapusan UN telah diakomodasi? Apa perubahan mendasar yang ada pada pelaksanaan UN tahun 2011 ini? Perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan UN adalah adanya kriteria kelulusan yang berbeda dari tahun lalu dan penggunaan 5 paket soal dalam satu kelas.

Kriteria kelulusan UN tahun ini, telah mengakomodasi hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh guru dan sekolah dalam bentuk Nilai Sekolah (NS). NS diambil dari dari 0,4 kali rata-rata nilai raport (NR) ditambah 0,6 kali nilai Ujian Sekolah (US). Selanjutnya Nilai Akhir (NA) menggunakan formula 0,4 kali NS ditambah 0,6 kali nilai UN.

Sebagai ilustrasi, Jika NR = 8; US = 8; dan UN = 4; sudah memperoleh NA = 5,60 yang berarti lulus. Bagi sekolah yang terlanjur nilai raportnya “jujur”, jika NR = 6; US = 9; dan UN = 4 inipun sudah lulus dengan nilai 5,52. So, standar kelulusan pada tahun ini lebih rendah dari tahun kemarin, yang rata-rata UN harus 5,5. Karena jika kondisi normalpun, jika NR = 6; US = 7; dan UN = 5 siswa sudah lulus dengan nilai 5,64. Sepertinya daya tawar ini (turunnya standar kelulusan), yang telah disepakati DPR untuk pelaksanaan UN 2011.

Penggunaan 5 paket soal yang diklaim akan mampu mengurangi tingkat kecurangan UN, hal ini terasa masuk akal. Dengan adanya 5 paket, kesempatan siswa untuk bekerjasama akan semakin sulit. Tapi hal ini tidak akan berefek jika kecurangan ini sudah sistemik, mulai dari dinas, subrayon dan sekolah sampai tingkat pengawas di kelas. Apalagi tahun ini keberadaan pengawas Independen sudah ditiadakan, sehingga kejujuran pelaksanaan UN sepenuhnya diserahkan pada sekolah.

Kelemahan dari penyelenggaraan UN sebenarnya terletak pada: 1) ketimpangan antara kualitas sekolah satu dengan sekolah lain, antara daerah satu dengan daerah lain yang jumlah dan kualifikasi gurunya serta fasilitasnya berbeda; 2) Kebijakan penyelenggaraan UN dalam bentuk peraturan perundangan selalu terbit dalam waktu yang mepet dengan pelaksanaannya, tentu saja hal ini bukan gambaran dari sebuah perencanaan pendidikan yang baik; 3) Selama UN yang hanya terdiri dari empat mapel digunakan sebagai penentu kelulusan maka akan terus muncul kecurangan-kecurangan baru.

Pemerintah kok seperti orang jual-beli, yang melaksanakan tawar menawar dengan DPR. DPR menjual, pemerintah yang menawar dan ujung-ujungnya terjadi barter. UN terlaksana sebagai sebuah kesepakatan bukan sebagai sebuah kajian akademis atau sebuah hasil penelitian. Selama ini kelihatannya (atau setahu saya ya?), pemerintah jarang menggunakan argumen hasil-hasil penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan UN sebagai dasar pondasi pelaksanaannya.

Saat ini yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah “bagaimana agar pelaksanaan UN memberi semangat belajar pada siswa tanpa mengesampingkan pelajaran lain dan akhlak budi pekertinya?” Dengan standar kelulusan yang lebih rendah dari tahun 2010, saatnya sekolah untuk memberikan porsi yang sepadan untuk mapel lain baik dalam jam pelajaran maupun dalam penentuan kelulusan.

Tentang Hidayat

Saya salah seorang guru di MTs Negeri Sumbergiri Ponjong (mulai 2013 yang sebelumnya di MTs Negeri Rongkop), berada di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.
Pos ini dipublikasikan di Artikel dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s