TANTANGAN MADRASAH (3)


TERDAPAT KESENJANGAN ANTARA MADRASAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI

 

Sebagian besar madrasah kita terdiri dari madrasah swasta, data terakhir menyebutkan kurang lebih 91% dari keseluruhan madrasah berstatus swasta. Ini berarti hanya sekitar 9% yang berstatus negeri. Kenyataan yang bertolak belakang dengan status sekolah umum. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kita, tapi sekaligus menjadi kebanggaan karena ini juga menjadi bukti bahwa madrasah lahir dari masyarakat dan memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Persoalan-persoalan yang dialami oleh sebagian madrasah swasta adalah : (1) kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan; (2) Kurangnya fasilitas fisik madrasah; (3) pengadaan guru yang profesional; dan (4) manajemen yang kurang efektif karena campur tangan yayasan. Sedangkan faktor lain yang menjadi persoalan pada sebagian madrasah kita adalah : (1) minat siswa masuk madrasah yang masih rendah; (3) madrasah masih dianggap sekolah ‘kelas dua’ oleh sebagian masyarakat; (4) banyaknya guru yang missmacth atau kurangnya guru mapel yang sesuai dengan kompetensinya; (5) siswa madrasah yang sebagian besar tergolong kurang mampu; dan (6) manajemen yang kurang efektif.

Melihat data dan persoalan di atas, kemudian apabila dibandingkan dengan dana pendidikan yang ada pada kementerian agama dapat dipahami bahwa kementerian agama sangat kewalahan dalam pengelolaan dana pendidikan. Ploting pendanaan madrasah negeri sudah pasti dan jumlahnya sangat besar dibandingkan jatah madrasah swasta. Padahal jumlah madrasah swasta sangat banyak jumlahnya.

Pada sebagian madrasah swasta masih sangat tergantung pada uluran dana dari kemenag, tapi secara keseluruhan madrasah swasta telah mandiri dan tidak bergantung pada dana kemenag. Justru dengan adanya program sekolah gratis, keberadaan madrasah swasta semakin tergantung dengan dana BOS dari pemerintah. Program sekolah gratis telah menghipnotis masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa semua sekolah harus gratis. Sementara dana BOS yang ada kurang bisa memenuhi dana penyelenggaraan pendidikan. Inilah program yang dianggap telah menurunkan tingkat kemandirian madrasah maupun sekolah swasta.

Program sertifikasi guru juga telah memberi berkah pada madrasah swasta. Kekurangan jam bagi guru PNS di madrasah negeri telah memberikan peluang untuk mencari tambahan jam dengan mengajar di madrasah swasta. Dengan adanya mereka, siswa-siswa madrasah swasta akan memperoleh pembelajaran oleh guru yang profesional tanpa harus menambah biaya atau honor pada guru tersebut.  Di sisi lain, GTT di madrasah swasta semakin terpojokkan karena guru-guru yang bersertifikasi yang mengajar di madrasah swasta. Beberapa madrasah swasta bahkan memberikan proteksi bagi guru-gurunya dengan tidak membuka kesempatan pada guru bersertifikasi untuk sekedar mencari tambahan jam pelajaran. Ternyata semua ini bisa jadi persoalan – itulah dua sisi yang saling berkebalikan.

Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir ini kementerian agama telah memberikan perhatian yang sangat besar atas keberadaan madrasah-madrasah swasta dalam hal bantuan-bantuan dana pendidikan. Akan tetapi dalam hal pembinaan pengelolaan madrasah masih dirasakan sangat kurang. Ke depan diharapkan adanya pengelolaan madrasah yang lebih serius, sehingga standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat terpenuhi.

Tentang Hidayat

Saya salah seorang guru di MTs Negeri Sumbergiri Ponjong (mulai 2013 yang sebelumnya di MTs Negeri Rongkop), berada di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.
Pos ini dipublikasikan di Artikel, Madrasah dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s